oleh

Ketua JMSI Lampung Meminta APH Proses Preman Halangi Wartawan

Lampung (RN)–Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung Ahmad Novriwan meminta Aparat Penegak Hukum(APH) memeroses dugaan adanya pihak yang menghalangi kerja-kerja wartawan yang hendak meliput pembangunan di RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM).

 

“Sesuai Pasal 18, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap orang yang menghambat dan menghalangi kerja wartawan dapat dipidana,” tandas Anov, panggilan Ahmad Novriwan, Sabtu malam (17/9/2022).

 

Anov juga meminta pihak terkait proyek pembangunan Gedung Perawatan Terpadu RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM) untuk menjelaskan dugaan cara-cara premanisme menghadapi wartawan.

“Apalagi wartawannya sudah mengantongi izin dari pihak RSUDAM,” katanya.

 

Jika memang hal itu terjadi, adanya wartawan yang dicegat beberapa orang yang mengaku keamanan hal itu melanggar hak publik yang ingin tahu perkembangan pembangunan RSUDAM.

 

Pasca gaduhnya pembangunan gedung perawatan terpadu RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM) yang “mengot”, beberapa orang yang mengaku keamanan namun bergaya preman menghalangi penggiat LSM dan Jurnalis untuk memantau di lapangan.

 

Padahal, kata Dewan Direktur LSM Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Ashari Hermansyah, dia dan beberapa jurnalis telah mengantongi surat izin dari pihak RSUAD untuk melakukan pemantauan pembangunannya.

 

“Kamu tidak boleh masuk ke lokasi proyek!,” ujar Ashari Hermansyah, Jumat (16/9/2022), mengutip salah seorang dari mereka tanpa memberitahukan alasannya dan pasang wajah tak ramah.

 

Pejabat Pembuat Komitmen M. Hasan mempersilahkan siapa saja untuk melihat pekerjaan.

Bahkan, katanya, jika ada oknum yang sengaja menghalangi tugas Jurnalistik akan dicari tahu. “Kami akan cari tahu siapa orang dimaksud,” katanya.

 

Sebelumnya, Senin (12/9/2022) Direktur RSUDAM Lukman Pura mempersilakan untuk survey pekerjaan, asal ada surat resmi. Sudah dipenuhi, di lapangannya, lain lagi.

 

“Kami minta semua pihak transparan terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung, jangan terkesan menutup-nutupi, apalagi ini pakai uang rakyat,” tandas Azhari Hermansyah.

 

Pembangunan Gedung Perawatan Bedah Terpadu RSUDAM senilai Rp.31.049.566.223,08 dilaksanakan oleh PT. Satria Karya Tinata. Kegiatannya berupa Revitalisasi Gedung Mahan Munyai Rp6.805.377.434 dengan pelaksana PT. Anabae Karya.

 

Lainnya, Revitalisasi Gedung Auditorium Pendidikan dan Pengembangan Fasilitas Urinefro Rp1.483.842.063 dengan pelaksana CV. Putri Kembar Sejahtera, dan Revitalisasi Gedung Instalasi Rawat Jalan Rp3.447.315.900 dengan pelaksana CV. Darma Multi Guna.

 

Adanya aksi penghalangan yang diduga preman, Ashari meminta kepada pihak Rumah Sakit transparan terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung, jangan terkesan menutup-nutupi, apalagi ini Uang Rakyat.(Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed