TUBABA,(RN)–Setelah Junaidi Farhan, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) yang menyoroti dugaan bermasalahnya penyaluran Dana Desa (DD) di Tiyuh Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, kini giliran Yantoni, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ikut berkomentar.
Polisiti partai Gerindra itu berencana akan segera menyampaikan langsung kepada Inspektorat untuk mengkaji kebenaran pada pelaporan realisasi DD Tiyuh tersebut.
Yantoni meminta Inspektorat untuk bekerja sesuai tugasnya, sehingga indikasi penyelewengan DD pada Tiyuh Mulya Jaya terkuak akan kebenaran seperti yang diberitakan awak media pekan lalu.
“Dalam waktu dekat inspektorat akan kita sampaikan. Jadi ini ranahnya inspektorat untuk pengawasan pembinaan dan memberikan sangsi, artinya bagaimana tugas inspektorat itu sejauhmana kalau memang sudah melakukan tugas apa hasilnya,” kata Yantoni kepada awak media usai melaksanakan hearing di gedung wakil rakyat pada Senin, 10 Juli, 2023.
Oleh sebab itu, Yantoni juga menegaskan jika ditemukan oleh Inspektorat terjadinya penyelewengan alias Korupsi DD, dia mendorong agar pelanggaran tersebut dilayangkan kepada Aparat Penegak Hukum.
“Kalau memang itu benar itu terjadi indikasi penyelewengan seperti yang diberitakan, bagaimana sangsi yang akan diberikan inspektorat, kita akan lihat. Kita nanti lihat juga apabila kerugian itu bentuknya memang sengaja atau kelalaian, tapi kalau sengaja kita dorong Inspektorat untuk meneruskan kepada APH. Sesuai tugas mereka dalam sumpah jabatan itu jelas sudah kewajiban mereka,” tegas Yantoni.
Dikabarkan pada episode berita sebelumnya, realisasi DD Tiyuh Mulya Jaya terindikasi bermasalah pada item anggaran Covid-19 pada tahun 2022 silam. Selain kegiatan tersebut, dugaan penyelewengan DD juga terjadi pada pemeliharaan jalan usaha tani tahun lalu, dan pada pembangunan 7 titik gorong-gorong yang berpotensi terjadi penggelembungan anggaran atau mark up.(R).
Komentar