Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
ragamnews.co.id
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan uang negara yang notabene adalah uang rakyat. Dalam hal ini masyarakat dari berbagai lapisan berhak untuk melakukan pengawasan penggunaannya oleh oknum oknum Pemerintah desa.
Hal itu disampaikan Ketua LSM Siap dan Tanggap (SIGAP) Provinsi Sumatera Selatan, Suhaimi Dahalik SH terkaitnya viralnya penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) para Kepala Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tahun anggaran 2023 untuk membeli mobil operasional desa, Sabtu (01/09/2023).
Suhaimi mengatakan pihaknya juga menyoroti adanya keputusan para kades di Kabupaten PALI yang dikoordinir oleh Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) yang sudah menggunakan uang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten PALI untuk membeli mobil operasional desa.
” Kami juga menyoroti keputusan para Kepala Desa PALI tersebut, karena ADD yang sudah dipergunakan itu merupakan uang takyat,” ujar Suhaimi.
Diungkapkan Suhaimi, pihaknya sangat kurang yakin kalau pembelian mobil operasional desa di Kabupaten PALI itu untuk kepentingan masyarakat PALI, apalagi mobil operasional desa di Kabupaten PALI itu mobil berukuran kecil dan sudah dipasang branding. Karena tidak banyak masyarakat mau menggunakan mobil yang pakai branding. Akan lebih tepat kalau mobil operasional desa itu hanyalah untuk kepentingan Pemerintah desa.
Menurut Suhaimi, mobil yang tepat untuk kepentingan masyarakat itu seperti ambulance atau sejenis mobil untuk mengangkut anak – anak sekolah yang membutuhkan transportasi, sedangkan untuk usaha desa hanyalah mobil yang bisa dibuat travel masyarakat yang tidak dipasang branding. Kalau mobil dipasang branding seperti mobil operasional desa di Kabupaten PALI tentulah yang menggunakannya para perangkat desa bukan masyarakat desa. Sedangkan para Kepala Desa di Kabupaten PALI mungkin 100 persen sudah memiliki mobil pribadi.ditambah kendaraan roda dua dinas.
Selain itu lanjut Suhaimi, mobil operasional desa itu perlu perawatan, perlu supir, perlu BBM lantas dari mana dananya. Apakah harus menggerogoti dan ADD atau DD lagi. Permasalahan seperti itu yang harus dikaji sebelum melaksanakan, jangan cuma sekedar untuk gagah – gagahan atau pamer dengan daerah lain.
” Saya rasa kalau menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) semua desa bisa beli mobil operasional desa. Yang menjadi pemikiran itu, masih adakah yang lebih penting di desa selain membeli mobil operasional desa,” singgung Suhaimi.
” Janganlah selalu mengatakan namakan masyarakat desa, masyarakat desa yang mana maksudnya, karena faktanya tidak semua masyarakat desa bisa manfaatkan nya,” kata Suhaimi.
Putra asli desa Air Itam PALI ini juga sependapat dengan aktivis lain yang juga menduga adanya potensi Mark up dan merugikan negara pada pengadaan mobil operasional desa yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP), yang infonya setiap desa menyetorkan uang Rp 175 Juta ke FK2DP. Sedangkan di Kabupaten PALI ada sebanyak 65 desa
Selain itu kata Suhaimi, pembelian mobil dalam jumlah banyak, bernilai Miliaran Rupiah yang dikoordinir oleh FK2DP Kabupaten PALI tentulah ada prosedurnya sebagaimana mengacu pada aturan pengadaan barang dan jasa, entah itu melalui tender atau melalui E- katalog.
” Dugaan Mark Up dan pelaksanaan pengadaannya, dua hal itu yang perlu untuk di usut Aparat Penegak Hukum ,” kata Suhaimi.
Suhaimi kembali menerangkan, kalau ada 65 desa berarti uang Alokasi Dana Desa Kabupaten PALI yang sudah dipergunakan untuk membeli mobil operasional desa adalah ( 65 desa X Rp 175 Juta ) = Rp 11.375.000.000,00,- ( Sebelas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Tinggal lagi ada berapa desa yang menyetorkan uang ke FK2DP, untuk membeli mobil operasional desa merk China, karena ada informasi ada beberapa Kepala Desa yang ingin membeli mobil operasional desa merk lain, bukan merk China.
” Aparat Penegak Hukum harus menulusuri permasalahan itu. Karena apa yang dilakukan oleh para Kepala Desa PALI atau FK2DP ini terkesan janggal dan unik, mungkin di seluruh Indonesia,” tegas Suhaimi lagi.
” Kami menganggap pembelian mobil operasional desa di Kabupaten PALI itu hanyalah keinginan segelintir orang, bukan usulan masyarakat banyak,” ucap Suhaimi.
” Dari situ kita mencurigai ada apa dibalik pembelian mobil operasional desa itu. Ada dugaan kuat Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten PALI tahun angaran 2023 sudah terjadi kebobolan. Semoga permasalahan ini secepatnya bisa menjadi atensi aparat penegak hukum,,” pungkas Suhaimi.
Sebelumnya Ketua LSM Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK Nusantara) Provinsi Sumatera Selatan, Dodo Arman juga mengatakan hal yang sama terkait permasalahan ini.
Dodo Arman juga menduga kuat telah terjadi Mark Up dan potensi merugikan negara pada pembelian mobil operasional desa di Kabupaten PALI itu, oleh karena itu kata Dodo, perlu diusut serius oleh Aparat Penegak Hukum, jangan sampai APH didesak oleh LSM – LSM dan masyarakat.
Sementara itu oknum Pengurus Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) saat dikonfirmasi. Adapun klarifikasinya adalah:
Dengan hormat, menanggapi berita yang disampaikan melalui media online :
1. Forum Kepala Desa PALI (FK2DP) tidak penrah mengumpulkan uang storan pembelian mobil Operasional Desa. Serta jumlah desa yang sudah belanja mobil operasional desa jenis Wuling Formo S MB 8 Seat hanya 48 desa. 48 x Rp. 175.000.000,- Rp. 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta rupiah)
2. Harga OTR tahun 2023 mobil Wuling Formo S MB 8 Seat Rp. 179.600.000,desa menawar dengan harga Rp. 164.000.000,jadi discon 15.600.000,-. Branding Fullbody Rp. 6.000.000,dan Asuransi Allris 1 tahun Rp. 5.000.000,-. Jadi harga mobil, branding dan Asuransi allris 1 tahun Rp. 175.000.000,-. Maka Cashback 20.000.000,tidak benar.
3. Total dana pembelian mobil (Branding Fullbody dan Asuransi Allris 1 tahun) 48 desa adalah : Rp. 175.000.000,x 48 desa -8.4.000.000 (delapan miliar empat ratus juta rupiah).
4. Tidak ada Mark up harga
(TIM)
Komentar