LAMPUNG SELATAN,Wartapublik.net – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penanganan program yang terkait bidang PMK di Kabupaten Lampung Selatan.
Rombongan kementerian dipimpin Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Birokrasi Kementerian Koordinator PMK, Aris Darmasnyah Edi Saputra.
Kedatangan rombongan diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Thamrin beserta Ketua TP PKK sekaligus Duta Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto, di Aula Krakatau kantor bupati setempat, Senin (25/10/2021).
“Semoga kehadiran bapak (Aris) beserta rombongan dapat memberikan banyak manfaat. Terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan program bidang pembangunan manusia dan kebudayaan,” ujar Sekda Thamrin mengawali sambutannya di pertemuan itu.
Lebih lanjut Thamrin menyampaikan, terkait monev pelaksanaan penanganan program bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang meliputi program kemiskinan ekstrim, stunting, TBC, solidaritas sosial, bantuan sosial dan revolusi mental, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan beberapa langkah kebijakan.
Pertama kata Thamrin, terkait kemiskinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan telah melaksanakan program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu dan tidak memiliki kehidupan yang layak, serta Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat.
Lalu, terkait stunting, Pemkab Lampung Selatan melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) telah melaksanakan program lima layanan Swasembada Gizi untuk pencegahan dan penanganan stunting pada masyarakat
“Mengenai stunting, kami memilik lima program unggulan seperti Layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Gizi, Air Minum dan Sanitasi, Layanan PAUD, serta Layanan Sosial,” paparnya.
Kemudian lanjut Thamrin, mengenai penyakit Tuberkulosis (TBC), Pemkab Lampung Selatan melalui Dinas Kesehatan dan mitra kerjanya telah melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular khususnya TBC pada masyarakat.
Dimana pelaksanaannya kata Thamrin, berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular
“Selanjutnya, mengenai bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah memberikan bantuan dan kontribusi pada masyarakat yang terdampak bencana tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 lalu, serta pada masyarakat yang terdampak langsung Covid-19,” kata Thamrin.
Kemudian, mengenai revolusi mental, Pemkab Lampung Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan kegiatan sosialisasi dan diskusi tentang revolusi mental pada setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
“Kami berharap masukan dan sarannya terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan beserta rombongan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan sukses dan lancar,” tutur Thamrin.
Sementara, Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Birokrasi Kementerian Koordinator PMK, Aris Darmasnyah Edi Saputra mengungkapkan, maksud kedatangnya beserta rombongan adalah untuk melihat langsung pelaksanaan prioritas pembangunan yang terkait bidang PMK.
Yaitu, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana. Serta terkait juga dengan TBC dan penanganan stunting.
“Jadi saya melihat ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Kami juga nanti ingin melihat langsung terkait penanganan bencana 2018 akhir, mungkin juga hal-hal lain terutama stunting. Kita gali bersama, nanti kita laporkan kepada bapak Menko PMK,” katanya.
Dia menambahkan, selain mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan program-program yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan di daerah, Kementerian PMK juga mengkoordinir 7 kementerian dan beberapa lembaga.
Yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Olahraga, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi , Kementerian PPKB, serta 14 lembaga lainnya, diantaranya, BNPB, BPOM, dan BKKBN.
“Jadi kami memang ditugaskan Menteri PMK untuk monev langsung ke lapangan. Kata pak menteri koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian itu tidak hanya di ruang rapat saja, dan jangan hanya dengar laporan. Jadi saya tidak akan berlama-lama, saya ingin mendapat masukan dari para kepala OPD dan ibu Duta Swasembada Gizi,” kata dia.
Sementara itu, setelah pertemuan itu juga dilakukan pemaparan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan M. Darmawan yang menyampaikan materi terkait Pemantauan dan Evaluasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana (R3P) Tsunami Selat Sunda Tahun 2018.
Selanjutnya, acara dilanjutkan paparan Duta Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto terkait Rencana Aksi Daerah Dalam Upaya Pencegahan dan Intervensi Stunting melalui 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Komentar