TUBABA(Ragamnews.co.id)–Dinas PPPA menggelar Bimtek penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi opd di kab. Tulang bawang barat tahun 2022.senin 21-03-22
Pelaksanaan bimtek berdasarkan pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 800/64/II.08/TUBABA/2020, tanggal 26 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Anggaran Yang Responsif Gender (ARG).
Dalam sambutan Kepala Dinas PPPA Kabupaten Tubaba Munyati S.Pd.,M.MPd mengatakan.Dalam Gender Development Index (IDG) dan Gender Empowerment Measurment (GEM) menunjukan masih adanya kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki, dengan kondisi perempuan yang masih tertinggal. Fakta inilah yang membuat perhatian pemerintah terhadap penyelesaian masalah pemberdayaan kaum perempuan semakin serius agar tercapainya kesetaraan dan keadilan gender.
“Sebagai langkah strategis dalam mewujudkan adanya kesetaraan gender dalam pembangunan adalah dengan menerapkan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, yang sebagaimana telah menjadi kebijakan pemerintah dengan telah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan”.kata nya
Munyati menjelaskan.Inpres tersebut telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementrian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang berprespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan nya masing-masing.
“Pengarusutamaan Gender menjadi strategi lintas bidang dalam pembangunan selain pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan pemerintahan yang baik (good governance)”jelas nya
Munyati menambhakan.Namun dalam pelaksanaannya, Pengarusutamaan Gender di dalam kebijakan pemerintah masih tertatih-tatih. Hal tersebut terbukti, bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat belum berpeluang mendapatkan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) sebagai apresiasi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Pengarusutamaan Gender dengan baik.
“Di sisi lain, penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum ada kesamaan persepsi sehingga masih jauh dari harapan. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga yang memiliki keterampilan tentang penerapan PPRG, kurangnya komitmen atasan atau para pengambil keputusan dan kurang jelasnya strategi dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan”.ujar nya
Munyati berharap.Melalui bimtek penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender, di harapkan agar tim focal poin OPD mampu menyusus perencanaan yang responsif sehingga dapat bersama-sama dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
“Sehingga kita dapat meraih Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2022″Tutup nya(jonsi Putra)
Komentar