TUBABA(Ragamnews.co.id)-Terselamatkannya uang negara sebesar Rp116 juta di Tiyuh Candra Kencana, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, nilai kerugian negara hasil audit yang dilakukan Inspektorat tersebut, tidak lepas dari peran wartawan yang sejak dari awal mengungkap kasus tersebut.
Hal itu disampaikan ketua Kajian Kritis Kebijakan Publik dan Pembangunan (K3PP) Ahmad Basri atau Abas Karta, dalam rilis resmi yang diterima Rabu malam (20/4/2022).
Menurut Abas, jika saja wartawan yang tergabung di Ikatan Wartawan Online (IWO) Tubaba tidak memberitakan secara masif dugaan korupsi mantan kepala Tiyuh Candra Kencana Saifullah, bukan tidak mungkin uang ratusan juta milik negara tersebut lenyap tanpa bekas.
“Dari hasil olah data dan fakta kemudian dipublikasikan wartawan di media, akhirnya membuka mata telinga sehingga memaksa Inspektorat untuk turun ke lapangan, melakukan investigasi lapangan lalu mengaudit pelaksanaan pembangunan Dana Desa (DD) di tiyuh itu, dan menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp116 juta,” kata dia.
Lulusan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tahun 1997 silam ini menambahkan, seharusnya hal tersebut menjadi catatan kritis bagi semua pihak, bahwa kerja Inspektorat selama perlu dipertanyakan.
“Ini menunjukan bahwa peran pengawasan kontrol yang melekat pada institusi, tidak bekerja secara maksimal,” cetusnya.
Dia juga mengatakan, jika ingin ditelisik lebih dalam lagi bukan tidak mungkin ada banyak penemuan penyimpangan Dana Desa ( DD) yang bisa terungkap.
“Ada terdapat 96 tiyuh di Tubaba ini, dimana dalam proses pelaksanaan pembangunannya banyak bertumpu pada kekuatan keuangan Dana Desa (DD),” sambungnya.
Jika pihak Inspektorat serius turun kelapangan, pasti akan banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam penggunaan Dana Desa (DD) di kabupaten berjuluk Bumi Ragem Sai Mangi Wawai ini. Sehingga tidak terkesan berdiri di balik meja sambil menunggu laporan masyarakat dan pemberitaan wartawan.
“Tentunya sinergisitas perlu dibangun secara serius antara inspektorat dan jurnalis yang daya jangkaunya lebih luas. Sehingga pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) berjalan maksimal, bukan malah menutup diri,” tutupnya.(Eko)
Komentar