TUBABA(RN)–Ketua Komisi ll Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi Lampung akan bertindak tegas melakukan pengawasan menyikapi masalah Bantuan Sosial PKH yang dikeluhkan warga Tiyuh-Desa kartaraharja kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU) yang di Duga Carut-marut
Sudirwan,S.sos,ketua komisi ll DPDR Tubaba mengatakan program bantuan Sosial PKH tersebut digagas oleh kepemerintahan presiden pemerintah Republik Indonesia (RI) Ir Joko Widodo bertujuan untuk percepatan menurunkan Angka kemiskinan Masyarakat.ujarnya melalui sambungan telpon selulernya pada minggu (2/10/2022)
” Kita akan telusuri masalah 70 masyarakat penerima bantuan Sosial PKH sejak tahun 2020 kok tidak lagi menerima ada apa. Jangan main-main dengan data karena itu haknya masyarakat yang sebelumnya mereka setiap triwulan mendapatkannya,” ungkapnya.
Menurut Sudirwan pihaknya akan melakukan koordinasi melalui lintas komisi terkait polemik bantuan sosial untuk diperjuangkan agar dapat kembali dirasakan oleh masyarakat setempat.
” Sudah menjadi kewajiban kami sebagai wakil rakyat yang di pilih oleh rakyat untuk memperjuangkan nasib masyarakat kami yang dizolimi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tuturnya.
Lanjutnya juga mengutarakan bahwa dirinya juga mendapatkan informasi ada beberapa masyarakat tiyuh yang lain penerima bantuan sosial tersebut di kabupaten Tubaba juga mengalami nasib yang sama.
” kita juga mendapatkan informasi bukan tiyuh kartaraharja saja yang bermasalah,ini tidak bisa dibiarkan kita akan melayangkan surat pemanggilan kepada Kadis Dinas Sosial Somad, itu kemudian akan kita agendakan Hearing, mengingat selain program PKH ada program mantra,mantan bupati tubaba,Umar Ahmad, serta Bantuan lainnya akan kita telusuri semua,” bebernya.
Ketua komisi ll dari fraksi partai yang berlogo Hati nurani Rakyat (Hanura) itu meng-imbau agar bantuan sosial yang diberikan pemerintah ke masyarakat untuk tidak dijadikan alat politik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
” Saya berharap jangan sampai semua bantuan dari pemerintah daerah ataupun pusat dijadikan alat politik, mengingat setiap bantuan yang diterima ke masyarakat itu sumber dananya dari Uang rakyat itu sendiri,” Imbuhya.
Dia juga berharap kepada Aparat penegak Hukum (APH) dan pihak lainya agar dapat turun tangan mengawal semua program bantuan sosial agar dapat berjalan tepat sasaran tidak di salah gunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
” Saya selaku ketua komisi ll kecewa, kami berharap kepada semua pihak mari kita kawal kenapa dana sosial ini selalu bermasalah. Jika ini ada temuan mereka bermain maka akan kita tindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,”pungkasnya
Hingga berita ini diterbitkan kepala Dinas Sosial Tubaba Somad terkesan bungkam bahkan tidak tahu dimana keberadaannya. Saat awak media berupaya menghubunginya melalui sambungan telpon selulernya dalam keadaan tidak aktif. (eko)
Komentar