Lampung Timur (Ragamnews.co.id)– Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Timur Musannif Effendi Yusnida SH MH mendesak Inspektorat Lamtim memeriksa 9 Kepala Desa (Kades) di kecamatan Way Jepara yang Wal Out atau keluar ruangan, ketika acara Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan yang di Hadiri oleh Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi, Ketua PKK Yusbariah Dawam Rahardjo beserta rombongan Pemda Lamtim akan dimulai pada Senin 13 Februari 2023 di desa labuhan ratu kecamatan way Jepara.
Sebelumnya Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi menyambut baik sikap sembilan kades yang mengakui bahwa apa yang dilakukan waktu Musrenbang itu perilaku yang salah dan kurang etis.
“Setelah kami bertemu dengan kades-kades tersebut, baru saya paham apa persoalan hingga mereka keluar dari acara Musrenbang ketika pelaksanaan belum selesai,” kata Azwar Hadi.
Awalnya Azwar Hadi selaku Wakil Bupati sempat bertanya-tanya, kenapa sejumlah kades keluar dan terkesan marah, padahal kata Azwar dirinya tidak pernah merasa ada perselisihan dalam bentuk apapun.
“Jika persoalannya hanya karena ajuan pembangunan tidak pernah direalisasi ketika Musrenbang, mereka kami minta suruh buat proposal pengajuan pembangunan,” kata Azwar Hadi saat menerima ke sembilan kepala desa di rumah kolam rumah pribadi wakil Bupati Lamtim.
Menurut Ketua PWI Lamtim Musannif Effendi Yusnida SH MH, Meskipun sembilan kepala desa (kades) dari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tersebut, telah mendatangi kediaman rumah pribadi Wakil Bupati Azwar Hadi PDA pagi Rabu (15/2/2023). Hal itu tidak dapat memberhentikan kegiatan inspektorat dalam hal memeriksa seluruh anggaran dana desa dan kegiatan lainnya yang di duga menyimpang di sembilan desa tersebut.
“Sikap kepala desa tersebut tidak dibenarkan dan tidak terpuji, mereka merupakan pemimpin di desa tersebut, kenapa harus keluar ruangan? Apabila mereka tidak sependapat dengan pemerintah daerah Lamtim, seharusnya mereka tidak hadir dalam acara tersebut, sifat yang di duga menyimpang itu apakah menunjukkan adanya penyimpangan anggaran yang mereka lakukan,” tutur MFY singkatan dari nama panjangnya Musannif Effendi Yusnida.
Fendi sapaan akrabnya menjelaskan, penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan (prioritas) yakni Adanya pekerjaan kontruksi yang seluruhnya dilakukan pihak ketiga, Adanya kelebihan pembayaran, Adanya kekurangan volume pekerjaan, Hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan, Adanya pengadaan fiktif, Adanya Pengeluran tidak didukung bukti yang memadai. Bahkan ada beberapa Kepala Desa dan perangkat Desa telah diproses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena adanya unsur kecurangan (fraud) dan adanya unsur pidana.
“Saya yakin kesembilan kepala desa tersebut pasti ada penyimpangan hal itu ditunjukkan oleh dugaan sifat mereka yang menyimpang karena telah tidak senonoh keluar ruangan seakan-akan kades lebih kuasa dari pada bupati dan wakil Bupati Lamtim,” tegasnya.
Kepala Desa Braja Asri, Darusman mewakili dari sembilan kades lainnya mengaku apa yang telah mereka lakukan di acara Musrenbang merupakan bentuk spontanitas bukan direncanakan. Sehingga atas peristiwa yang terjadi yang membuat Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi tersinggung maka, sembilan kades bersilaturahmi meminta maaf.
“Hari ini Kami sengaja bersilaturahmi kerumah pak wakil bupati kami, untuk meminta maaf apa yang telah terjadi ketika musrenbang dua hari kemarin,” kata Darusman.
Sembilan kades yang telah meminta maaf kepada Wakil Bupati Lampung Azwar Hadi antara lain, Kades Braja Asri, Braja Dewa, Braja Fajar, Sriwangi, Sumber Marga, Sumur Bandung, Sumberejo, Srijosari dan Labuhanratu Danau.
Sebelumnya para kepala desa memilih keluar ketika kegiatan musrenbang tingkat kecamatan sedang berlangsung di Desa Labuhanratu Baru, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, Senin (13/2/2023).
Keluarnya para kades di Lampung Timur ini membuat Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi emosi. Azwar langsung meminta mik yang sedang dipegang Camat Way Jepara.
“Itu namanya kades tidak punya etika,” ujar Azwar menggunakan mik. Azwar langsung memanggil Inspektorat untuk mengecek pekerjaan kades-kades itu.
Menurut Azwar, jika ada temuan pekerjaan yang tidak beres agar ditindak untuk dilaporkan ke kejaksaan.
“Jangan seperti preman keluar tanpa etika, saya juga preman kalau mau dengan cara preman saya siap dimana saja,” tantang Azwar Hadi.
Kepala Desa Braja Asri Darusman mengatakan dirinya dan rekan-rekan kades lain sengaja keluar ruangan sebelum Musrenbang selesai karena usulan pembangunan mereka tidak pernah direalisasikan.
“Untuk apa mengikuti sampai selesai sudah jelas desa saya dan 8 desa lainnya yang ikut keluar tidak mendapatkan pembangunan apapun,” kata Darusman.(Masnun)
Komentar