TUBABA(RN)–Ketua Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan (K3PP)Kabupaten Tulangbawang Barat menyangkan dugaan bobroknya kualitas Proyek Pembangunan Pengadilan Agama yang dikerjakan oleh pihak rekanan dari PT.Indokarya Mitra Utama.
Dikatakan Ahmad Basri Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Tubaba menelan biaya Rp.18. 218.555.745 milyar yang sedang dilakukan pengerjaannya oleh PT. Indokarya Mitra Utama melalui alokasi dana APBN Pemerintah Pusat. Perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap jalannya pelaksanaan proyek fisik pembangunan tersebut.
Saat ini pembangunan Gedung sedang dalam tahap pengecoran pada lantai atas pertama. Ditemukannya pengerjaan pengecoran lantai atas yang ambles dan melengkung sebagaimana pemberitaan awak media menunjukan adanya permasalahan dibidang kontruksi pembangunan. Dan ini tentunya membahayakan kelak dikemudian hari jika proyek ini selesai. Harus diingaat dana alokasi pembangunan mencapai nilai 18 milyar dari APBN bukan nilai yang kecil.
“Artinya ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek gedung Pengadilan Agama Tubaba yang dilakukan oleh PT.Indokarya Mitra Utama kurang memperhatikan dibidang pengawasan pembangunan. Seharusnya mereka memiliki yang namanya konsultan kontruksi pengawas. Tujuannya untuk memastikan bahwa mutu kualitas proyek pembangunan yang dikerjakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” kata Ahmad Basri,Selasa(6/9/2022).
Ahmad Basri yang sering di sapa Abas Karta ini menilai bahwa dengan ditemukannya adanya tiang dasar yang ambles dan cor coran yang melengkung seperti yang kemukakan diatas menunjukan adanya pembiaran yang dilakukan oleh pengawas proyek pembangunan. Setidaknya PT. Indokarya Mitra Utama menghentikan terlebih dahulu pelaksanaan proyek pembangunan tersebut bukan meneruskannya. Jika tetap meneruskannya tanpa evaluatif maka yang dirugikan adalah keuangan Negara.
“Harus ada team avaluatif ekternal yang memastikan apakah pembangunan tersebut dapat dilakukan pekerjaannya atau tidak. Kita berharap wakil rakyat dewan yang membidang pengawasan pembangunan dapat terjun kelokasi pembangunan. Untuk memastikan sesungguhnya pelaksanaan pembangunan gedung pengadilan agama memiliki pengawas kontruksi pembangunan atau tidak. Ini penting agar kebocoran proyek pembangunan 18 milyar dapat dicegah,” tegasnya.(R/Eko)
Komentar